BGN Evaluasi Motor Listrik, Laptop hingga CCTV untuk Efisiensi Anggaran 2026

Minggu, 21 Juni 2026 - 18:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

DPR Dukung Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer, Soroti Dugaan Mark-Up Pengadaan. (Posnews/Ist)

DPR Dukung Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer, Soroti Dugaan Mark-Up Pengadaan. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah mendapat dukungan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini.

BGN sebelumnya membeli kendaraan tersebut untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Yahya menilai hibah itu menjadi jalan terbaik agar aset yang sudah dibeli dengan uang negara tidak terbengkalai dan tetap bermanfaat bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saat rapat dengan Komisi IX, Ibu Agustina Arumsari menyampaikan rencana hibah motor listrik kepada guru honorer di daerah. Saya mendukung rencana tersebut,” kata Yahya, Sabtu (20/6/2026).

Yahya Kritik Pengadaan Motor Listrik

Meski mendukung hibah, Yahya sejak awal menolak pengadaan motor listrik untuk operasional SPPG.

Menurutnya, pengelola dapur MBG tidak membutuhkan mobilitas tinggi sehingga motor listrik tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Baca Juga :  Bareskrim Polri Asistensi Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah

Yahya juga mengungkapkan Komisi IX DPR tidak pernah menerima laporan terkait proyek pengadaan tersebut. Akibatnya, DPR tidak dapat mengawasi penggunaan anggaran BGN secara maksimal.

Selain mempertanyakan kebutuhan pengadaan, Yahya juga mengkritik proses pembelian motor listrik.

Ia menilai penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer dan layanan purna jual yang memadai. Ia juga menyoroti dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam proyek tersebut.

Karena itu, Yahya meminta seluruh proses pengadaan dan penggunaan anggaran negara berlangsung transparan dan akuntabel.

BGN Koordinasi dengan Kejaksaan Agung

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa BGN sebelumnya membeli motor listrik tersebut pada masa kepemimpinan terdahulu.

Sebelum menghibahkan kendaraan itu kepada guru honorer, BGN akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan seluruh proses sesuai aturan hukum dan administrasi.

Baca Juga :  Denmark Sambut Gencatan Senjata Trump

“Kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan. Prinsipnya, kami ingin memaksimalkan seluruh aset yang sudah dibeli pada 2025,” ujar Agustina usai rapat di Kompleks Parlemen.

BGN Evaluasi Seluruh Aset 2025

Agustina menegaskan BGN tidak hanya mengevaluasi motor listrik. BGN juga meninjau seluruh aset yang dibeli pada 2025, seperti laptop, perangkat Internet of Things (IoT), CCTV, dan perlengkapan lainnya.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memastikan seluruh aset negara memberikan manfaat optimal.

BGN kini menyisir seluruh pos anggaran 2026 dan mencoret pengadaan yang memiliki fungsi sama dengan aset yang sudah tersedia.

“Jika barang yang sudah kami beli pada 2025 menghasilkan output yang sama, kami tidak akan menganggarkan pengadaan serupa pada 2026,” tegas Agustina.

BGN menjalankan langkah tersebut sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran di tengah sorotan publik terhadap sejumlah proyek pengadaan pada tahun sebelumnya. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MUI Kritik Maraknya OTT Korupsi, Sistem Dinilai Gagal Bikin Koruptor Jera
UNMA dan BNN Perkuat Kolaborasi Cegah Narkotika, Mahasiswa Didorong Jadi Agen Perubahan
War Ticket Istana Merdeka Diserbu, 128.331 Orang Berebut Undangan HUT ke-81 RI
Praperadilan Febrie Adriansyah Disidangkan 18 Agustus, PN Jaksel Tunjuk Hakim Tunggal
Kemensos Tangguhkan Bansos 1,49 Juta KPM Diduga Terlibat Judi Online
Pemerintah Tegaskan Video Demo Besar di Indonesia Hoaks, Penyebar Diburu
PPATK: Judi Online Saat Piala Dunia 2026, Deposit Tembus Rp1,02 Triliun
Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka, Ini Syaratnya

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 07:32 WIB

MUI Kritik Maraknya OTT Korupsi, Sistem Dinilai Gagal Bikin Koruptor Jera

Kamis, 6 Agustus 2026 - 18:33 WIB

UNMA dan BNN Perkuat Kolaborasi Cegah Narkotika, Mahasiswa Didorong Jadi Agen Perubahan

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:19 WIB

War Ticket Istana Merdeka Diserbu, 128.331 Orang Berebut Undangan HUT ke-81 RI

Kamis, 6 Agustus 2026 - 08:18 WIB

Praperadilan Febrie Adriansyah Disidangkan 18 Agustus, PN Jaksel Tunjuk Hakim Tunggal

Rabu, 5 Agustus 2026 - 22:26 WIB

Kemensos Tangguhkan Bansos 1,49 Juta KPM Diduga Terlibat Judi Online

Berita Terbaru

Tri Waluyo menerima audiensi Koalisi Santri Kota di DPRD DKI Jakarta. (Posnews/MR)

JABODETABEK

PKB DKI Dorong Perda Pesantren untuk 107 Pesantren Jakarta

Jumat, 7 Agu 2026 - 14:43 WIB

Wamendag Dyah Roro Esti membuka Sanur Fashion Week 2026 di Denpasar, Bali. (Posnews/Kemendag)

EKBIS

Sanur Fashion Week 2026 Jadi Panggung Wastra Indonesia

Jumat, 7 Agu 2026 - 14:32 WIB