Jusuf Kalla Minta Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Belanja Negara

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jusuf Kalla memberikan pernyataan terkait program pemerintah Prabowo Subianto dan anggaran negara. (Posnews/Ist)

Jusuf Kalla memberikan pernyataan terkait program pemerintah Prabowo Subianto dan anggaran negara. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Ia membongkar isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara yang membahas berbagai program besar pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang digencarkan pemerintah.

Mulai dari program makan bergizi gratis untuk masyarakat hingga rencana besar memperkuat kekuatan militer Indonesia. Namun, program ambisius itu dinilai membutuhkan anggaran raksasa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal itu, JK langsung menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program tersebut secara bersamaan.

Menurut Jusuf Kalla, pelaksanaan berbagai program besar membutuhkan biaya sangat besar. Sementara itu, penerimaan negara saat ini masih terbatas.

Ia mengingatkan, jika seluruh program dijalankan sekaligus, maka sektor pembangunan lain berpotensi terabaikan.

“Semua program itu membutuhkan biaya besar. Sementara penerimaan negara masih rendah. Jika dijalankan bersamaan, sektor lain bisa menyusut,” ujar JK di acara buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di kediamannya, Jumat (6/3/2026) malam.

Baca Juga :  Timnas Indonesia Siap Guncang Irak di Jeddah, Patrick Kluivert Janji Taktik Kejutan

Ia mencontohkan beberapa sektor penting yang berpotensi terdampak, seperti perbaikan lingkungan, pembangunan pelabuhan, hingga infrastruktur jalan.

Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran

Selain itu, JK menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keuangan negara. Evaluasi tersebut mencakup sisi penerimaan maupun pengeluaran negara.

Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak menghadapi risiko gagal bayar atau default yang dapat merusak kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian nasional.

“Seluruh sistem kegiatan, baik penerimaan maupun pengeluaran negara, harus dievaluasi ulang. Jika tidak, risikonya bisa terjadi default,” tegas JK.

Prioritas Program Harus Jelas

Lebih jauh, JK menekankan pemerintah harus menentukan prioritas program secara jelas. Ia menilai tidak semua program dapat dijalankan secara bersamaan dalam kondisi anggaran terbatas.

Baca Juga :  Prabowo Larang Titipan dan Suap di Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Seleksi Harus Bersih

Menurutnya, pemerintah harus memilih program yang benar-benar berdampak besar bagi penguatan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus menentukan mana yang paling penting untuk dijalankan,” ujarnya.

Pendidikan dan Ekonomi Dasar Harus Tetap Kuat

Jusuf Kalla juga mengingatkan agar sektor pendidikan tidak dikorbankan demi program lain. Ia menilai pendidikan, teknologi, dan pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Jika anggaran pendidikan terus menurun, maka dampaknya bisa serius bagi masa depan ekonomi Indonesia.

“Anggaran pendidikan sekarang menurun karena sebagian digunakan untuk program makan gratis. Jika itu terus terjadi, ekonomi bisa mengalami kemunduran,” kata JK.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara program sosial dan pembangunan sektor strategis agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polda Metro Jaya Periksa 10 Saksi, Hotman Paris Belum Dipanggil
Masuk Jalur Rel hingga Bergelantungan di Luar KRL, Pria Ini Di-blacklist
Mangkir Lagi, Febrie Adriansyah Terancam Dijemput Paksa Kejagung
Kasus TPPU Rp476 Miliar, Kejagung Kembali Periksa Febrie Adriansyah
BNN Ubah Petani Ganja Jadi Petani Kopi, Putus Rantai Narkoba dari Hulu
KemenHAM RI Kecam Pembunuhan Warga Sipil di Yahukimo, Semua Pihak Diminta Tahan Diri
Kasus Whip Pink Bergulir, Bareskrim Tahan Dua Bos Pabrik Gas N2O
Ancaman Narkoba Baru Mengintai, Prabowo Buka Opsi Pelarangan Total Vape

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 17:12 WIB

Polda Metro Jaya Periksa 10 Saksi, Hotman Paris Belum Dipanggil

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:48 WIB

Masuk Jalur Rel hingga Bergelantungan di Luar KRL, Pria Ini Di-blacklist

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:12 WIB

Mangkir Lagi, Febrie Adriansyah Terancam Dijemput Paksa Kejagung

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:52 WIB

Kasus TPPU Rp476 Miliar, Kejagung Kembali Periksa Febrie Adriansyah

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:11 WIB

BNN Ubah Petani Ganja Jadi Petani Kopi, Putus Rantai Narkoba dari Hulu

Berita Terbaru

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin. (Posnews/Humas PMJ)

HUKRIM

Modus Kerja di Turki, 105 WNI Dikirim Ilegal ke Libya

Jumat, 24 Jul 2026 - 17:01 WIB

Panggung politik Hungaria memanas. Mantan PM Viktor Orban merilis Pernyataan Perlawanan pasca-penggeledahan kantor partai Fidesz oleh pihak kejaksaan. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mantan PM Hungaria Tuduh Pemerintah Hancurkan Demokrasi

Jumat, 24 Jul 2026 - 14:22 WIB