Jusuf Kalla Minta Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Belanja Negara

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jusuf Kalla memberikan pernyataan terkait program pemerintah Prabowo Subianto dan anggaran negara. (Posnews/Ist)

Jusuf Kalla memberikan pernyataan terkait program pemerintah Prabowo Subianto dan anggaran negara. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Ia membongkar isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara yang membahas berbagai program besar pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang digencarkan pemerintah.

Mulai dari program makan bergizi gratis untuk masyarakat hingga rencana besar memperkuat kekuatan militer Indonesia. Namun, program ambisius itu dinilai membutuhkan anggaran raksasa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi hal itu, JK langsung menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program tersebut secara bersamaan.

Menurut Jusuf Kalla, pelaksanaan berbagai program besar membutuhkan biaya sangat besar. Sementara itu, penerimaan negara saat ini masih terbatas.

Ia mengingatkan, jika seluruh program dijalankan sekaligus, maka sektor pembangunan lain berpotensi terabaikan.

“Semua program itu membutuhkan biaya besar. Sementara penerimaan negara masih rendah. Jika dijalankan bersamaan, sektor lain bisa menyusut,” ujar JK di acara buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di kediamannya, Jumat (6/3/2026) malam.

Baca Juga :  Prabowo Buka Jalan Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Indonesia

Ia mencontohkan beberapa sektor penting yang berpotensi terdampak, seperti perbaikan lingkungan, pembangunan pelabuhan, hingga infrastruktur jalan.

Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran

Selain itu, JK menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keuangan negara. Evaluasi tersebut mencakup sisi penerimaan maupun pengeluaran negara.

Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak menghadapi risiko gagal bayar atau default yang dapat merusak kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian nasional.

“Seluruh sistem kegiatan, baik penerimaan maupun pengeluaran negara, harus dievaluasi ulang. Jika tidak, risikonya bisa terjadi default,” tegas JK.

Prioritas Program Harus Jelas

Lebih jauh, JK menekankan pemerintah harus menentukan prioritas program secara jelas. Ia menilai tidak semua program dapat dijalankan secara bersamaan dalam kondisi anggaran terbatas.

Baca Juga :  Butet Kertaredjasa Sindir Program Makan Bergizi Gratis, “Panen Keracunan”

Menurutnya, pemerintah harus memilih program yang benar-benar berdampak besar bagi penguatan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus menentukan mana yang paling penting untuk dijalankan,” ujarnya.

Pendidikan dan Ekonomi Dasar Harus Tetap Kuat

Jusuf Kalla juga mengingatkan agar sektor pendidikan tidak dikorbankan demi program lain. Ia menilai pendidikan, teknologi, dan pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Jika anggaran pendidikan terus menurun, maka dampaknya bisa serius bagi masa depan ekonomi Indonesia.

“Anggaran pendidikan sekarang menurun karena sebagian digunakan untuk program makan gratis. Jika itu terus terjadi, ekonomi bisa mengalami kemunduran,” kata JK.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara program sosial dan pembangunan sektor strategis agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapal Bawa 1,16 Ton Ketamin, Kapolri Ingatkan Modus Narkotika Cair lewat Vape
Izin Tambang Emas PT KEL di Nabire Dicabut, Satgas Temukan Pelanggaran
25.338 Titik Panas Terdeteksi di Enam Provinsi, Kalteng Terbanyak
Sengketa Lahan Summarecon Berujung Dugaan Suap, KPK Telusuri Uang Rp800 Juta
Aduan Warga Berujung Razia Kalibata City, 45 WNA Jalani Pemeriksaan Imigrasi
Badan Kapal Masih Panas, Polisi Belum Bisa Olah TKP KMP Batumandi
103 Siswa Diduga Keracunan MBG di Bogor, Dapur Penyedia Disetop 20 Hari
11 Korporasi Terseret Kasus Karhutla, Tiga Perusahaan Bermodal Asing

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:12 WIB

Kapal Bawa 1,16 Ton Ketamin, Kapolri Ingatkan Modus Narkotika Cair lewat Vape

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:16 WIB

Izin Tambang Emas PT KEL di Nabire Dicabut, Satgas Temukan Pelanggaran

Jumat, 23 Oktober 2026 - 09:27 WIB

25.338 Titik Panas Terdeteksi di Enam Provinsi, Kalteng Terbanyak

Jumat, 23 Oktober 2026 - 07:31 WIB

Sengketa Lahan Summarecon Berujung Dugaan Suap, KPK Telusuri Uang Rp800 Juta

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Aduan Warga Berujung Razia Kalibata City, 45 WNA Jalani Pemeriksaan Imigrasi

Berita Terbaru

Taiwan menerbitkan peringatan darat akibat Topan Champi yang memicu pembatalan ratusan penerbangan dan mengganggu latihan militer AS-Jepang. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Taiwan Keluarkan Peringatan Darat Menyusul Ancaman Topan

Sabtu, 24 Okt 2026 - 07:25 WIB

Intelijen AS mengungkap kampanye disinformasi Rusia berbasis AI yang menyasar kandidat Partai Demokrat menjelang pemilu sela AS. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Intelijen AS Buka Suara Soal Kampanye Disinformasi Rusia

Sabtu, 24 Okt 2026 - 06:17 WIB