Jusuf Kalla Minta Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Belanja Negara

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jusuf Kalla memberikan pernyataan terkait program pemerintah Prabowo Subianto dan anggaran negara. (Posnews/Ist)

Jusuf Kalla memberikan pernyataan terkait program pemerintah Prabowo Subianto dan anggaran negara. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Ia membongkar isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara yang membahas berbagai program besar pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang digencarkan pemerintah.

Mulai dari program makan bergizi gratis untuk masyarakat hingga rencana besar memperkuat kekuatan militer Indonesia. Namun, program ambisius itu dinilai membutuhkan anggaran raksasa.

Menanggapi hal itu, JK langsung menyoroti besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program tersebut secara bersamaan.

Menurut Jusuf Kalla, pelaksanaan berbagai program besar membutuhkan biaya sangat besar. Sementara itu, penerimaan negara saat ini masih terbatas.

Ia mengingatkan, jika seluruh program dijalankan sekaligus, maka sektor pembangunan lain berpotensi terabaikan.

“Semua program itu membutuhkan biaya besar. Sementara penerimaan negara masih rendah. Jika dijalankan bersamaan, sektor lain bisa menyusut,” ujar JK di acara buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di kediamannya, Jumat (6/3/2026) malam.

Baca Juga :  BMKG Peringatkan Warga Jabodetabek, Siang Berpotensi Hujan Petir dan Angin Kencang

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mencontohkan beberapa sektor penting yang berpotensi terdampak, seperti perbaikan lingkungan, pembangunan pelabuhan, hingga infrastruktur jalan.

Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran

Selain itu, JK menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keuangan negara. Evaluasi tersebut mencakup sisi penerimaan maupun pengeluaran negara.

Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak menghadapi risiko gagal bayar atau default yang dapat merusak kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian nasional.

“Seluruh sistem kegiatan, baik penerimaan maupun pengeluaran negara, harus dievaluasi ulang. Jika tidak, risikonya bisa terjadi default,” tegas JK.

Prioritas Program Harus Jelas

Lebih jauh, JK menekankan pemerintah harus menentukan prioritas program secara jelas. Ia menilai tidak semua program dapat dijalankan secara bersamaan dalam kondisi anggaran terbatas.

Baca Juga :  Ditangkap Saat Sahur, Begal Modus Fitnah Pelecehan Ternyata Sudah 4 Kali Beraksi

Menurutnya, pemerintah harus memilih program yang benar-benar berdampak besar bagi penguatan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus menentukan mana yang paling penting untuk dijalankan,” ujarnya.

Pendidikan dan Ekonomi Dasar Harus Tetap Kuat

Jusuf Kalla juga mengingatkan agar sektor pendidikan tidak dikorbankan demi program lain. Ia menilai pendidikan, teknologi, dan pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

Jika anggaran pendidikan terus menurun, maka dampaknya bisa serius bagi masa depan ekonomi Indonesia.

“Anggaran pendidikan sekarang menurun karena sebagian digunakan untuk program makan gratis. Jika itu terus terjadi, ekonomi bisa mengalami kemunduran,” kata JK.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara program sosial dan pembangunan sektor strategis agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Buronan Narkoba 2 Wanita Diburu, Polisi Ungkap Peran Licin di Balik Layar
Tekanan Tiongkok Paksa Presiden Taiwan Batalkan Kunjungan ke Afrika
Aliansi Seoul-Washington: Komandan Militer AS Protes Dugaan Kebocoran Data Nuklir Korut
Kepentingan Bisnis di Atas Segalanya: Ceko Tolak Fasilitas Negara untuk Misi ke Taiwan
Gas Bocor Berujung Petaka, Ledakan Dahsyat Lukai Satu Keluarga di Pandeglang
Pulang Malam Berujung Maut, Dua Pelajar Diserang Air Keras di Bogor
Skandal Saham HYBE: Polisi Seoul Incar Penangkapan Bang Si-Hyuk atas Dugaan Penipuan $136 Juta
Pemerintah Incar Saham dan Dana $16 Juta Milik Jimmy Lai

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 19:10 WIB

Buronan Narkoba 2 Wanita Diburu, Polisi Ungkap Peran Licin di Balik Layar

Rabu, 22 April 2026 - 18:46 WIB

Tekanan Tiongkok Paksa Presiden Taiwan Batalkan Kunjungan ke Afrika

Rabu, 22 April 2026 - 17:38 WIB

Aliansi Seoul-Washington: Komandan Militer AS Protes Dugaan Kebocoran Data Nuklir Korut

Rabu, 22 April 2026 - 16:27 WIB

Kepentingan Bisnis di Atas Segalanya: Ceko Tolak Fasilitas Negara untuk Misi ke Taiwan

Rabu, 22 April 2026 - 15:52 WIB

Gas Bocor Berujung Petaka, Ledakan Dahsyat Lukai Satu Keluarga di Pandeglang

Berita Terbaru