MUI Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace, PGI Sebut Langkah RI Blunder

Selasa, 3 Maret 2026 - 08:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom. (Posnews/Ist)

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas mendesak pemerintah Indonesia segera keluar dari Board of Peace (BoP) setelah Iran dibombardir Israel dan Amerika Serikat (AS).

Desakan itu makin menguat lantaran serangan pada 28 Februari 2026 memicu eskalasi besar dan memperkeruh situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Tak hanya MUI, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Gomar Gultom, juga menyatakan sikap tegas. Bahkan, ia mengaku sudah mempertanyakan keikutsertaan RI di BoP sejak awal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sejak awal saya mempertanyakan masuknya RI di BoP dan mendesak Presiden untuk keluar, jauh sebelum perang yang terjadi sekarang,” tegas Gultom, Rabu (3/3/2026).

Menurutnya, sikap itu bukan sekadar pendapat pribadi. Hasil Sidang MPL-PGI di Merauke bulan lalu juga menilai keanggotaan Indonesia di BoP perlu ditinjau ulang.

BoP Dinilai Lemahkan PBB dan Berat Sebelah

Selanjutnya, Gultom menilai BoP berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga :  Tiga Bandit Bersenpi Rampok SPBU Cibening, Ikat Petugas dan Gasak Uang di Brankas

Padahal, Indonesia saat ini tengah mendapat giliran posisi strategis di forum internasional tersebut.

Ia bahkan menyebut langkah Presiden RI bergabung dalam BoP sebagai “blunder”.

Menurutnya, BoP merupakan instrumen politik Presiden AS Donald Trump untuk melegitimasi agenda Timur Tengah, khususnya terkait konflik Israel-Palestina.

“Posisi Trump sebagai ketua seumur hidup nyaris tanpa kontrol. Anggota hanya jadi penonton,” ujarnya.

Selain itu, Gultom menilai BoP terlalu berpihak kepada Israel. Ia menegaskan, perdamaian di Gaza tidak akan tercapai tanpa melibatkan Palestina secara setara.

“Tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan,” tandasnya.

MUI Kutuk Serangan, Sampaikan Duka atas Wafatnya Ali Khamenei

Di sisi lain, MUI mengutuk keras serangan AS-Israel ke Iran yang disebut melanggar nilai kemanusiaan dan prinsip pembukaan UUD 1945.

Dalam sembilan poin sikap resmi yang ditandatangani Ketua MUI KH Anwar Iskandar, MUI juga menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.

“MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei akibat serangan Israel-Amerika pada 28 Februari 2026. Kita doakan semoga beliau mendapat tempat terbaik,” demikian bunyi poin pertama pernyataan MUI.

Baca Juga :  Komjen Pol Suyudi Bantah Isu Jadi Calon Kapolri, Fokus Pimpin BNN

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan pernyataan itu merupakan sikap resmi organisasi.

MUI Desak Pemerintah Cabut Keanggotaan BoP

Lebih lanjut, MUI mempertanyakan komitmen Amerika Serikat dalam mengelola konflik Palestina melalui BoP. MUI menilai strategi tersebut justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.

Karena itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia segera mencabut keanggotaan dari BoP yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.

“MUI mendesak pemerintah Indonesia agar keluar dari BoP karena tidak efektif mewujudkan perdamaian sejati di Palestina.

Justru yang terjadi, Trump bersama Israel menyerang Iran dan memicu perang regional,” tegas MUI.

Situasi ini membuat posisi Indonesia menjadi sorotan. Di tengah peran aktif diplomasi global, pemerintah kini menghadapi tekanan moral dan politik untuk menentukan sikap tegas di panggung internasional. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemilu Armenia Jadi Saksi Perjuangan Pashinyan Dekati Barat
Penjaga Pantai Taiwan Usir Empat Kapal Tiongkok
Mendang-Mending: Kenapa Vivo X300 Lebih Unggul dari Xiaomi 17T Pro?
Penolakan Keras Iran: Aset Negara Bukan Rampasan Perang
E3 dan Ukraina Sepakat Genjot Senjata Lawan Rudal Hipersonik
Xi Jinping Kunjungi Korea Utara demi Perkuat Aliansi
Pramono Anung Buka Ribuan Lowongan Kerja, Cukup Bermodal KTP Jakarta Gaji UMP
Trump Ngamuk dan Walk Out dari Wawancara NBC

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 17:26 WIB

Pemilu Armenia Jadi Saksi Perjuangan Pashinyan Dekati Barat

Senin, 8 Juni 2026 - 16:21 WIB

Penjaga Pantai Taiwan Usir Empat Kapal Tiongkok

Senin, 8 Juni 2026 - 15:02 WIB

Mendang-Mending: Kenapa Vivo X300 Lebih Unggul dari Xiaomi 17T Pro?

Senin, 8 Juni 2026 - 14:51 WIB

Penolakan Keras Iran: Aset Negara Bukan Rampasan Perang

Senin, 8 Juni 2026 - 12:39 WIB

Xi Jinping Kunjungi Korea Utara demi Perkuat Aliansi

Berita Terbaru

Ujian kedaulatan di Kaukasus. Rakyat Armenia memberikan suara dalam pemilu parlemen untuk menentukan arah masa depan geopolitik negara mereka antara Barat dan Rusia. Dok: AP Photo/Anthony Pizzoferrato)

INTERNASIONAL

Pemilu Armenia Jadi Saksi Perjuangan Pashinyan Dekati Barat

Senin, 8 Jun 2026 - 17:26 WIB

Ketegangan baru di Selat Taiwan. Penjaga pantai Taiwan mengusir empat kapal pemerintah Tiongkok yang menerobos wilayah perairan selatan mereka setelah aksi saling lempar peringatan keras. Dok: Britannica.

INTERNASIONAL

Penjaga Pantai Taiwan Usir Empat Kapal Tiongkok

Senin, 8 Jun 2026 - 16:21 WIB

Sikap tegas Tehran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan aset negaranya bukan barang rampasan perang AS untuk membiayai ganti rugi sekutu Teluk. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Penolakan Keras Iran: Aset Negara Bukan Rampasan Perang

Senin, 8 Jun 2026 - 14:51 WIB