WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Konflik antara kekuasaan eksekutif dan legislatif memanas pasca-perombakan kabinet mendadak oleh Presiden Donald Trump. Departemen Kehakiman (DOJ) mengisyaratkan pembatalan kehadiran Pam Bondi dalam deposisi resmi di hadapan komite DPR pekan depan.
Dalam konteks ini, deposisi tersebut bertujuan untuk menyelidiki penanganan pemerintah terhadap berkas kasus financier terpidana pedofil, Jeffrey Epstein. Langkah DOJ ini segera memicu gelombang perlawanan bipartisan dari para anggota parlemen di Capitol Hill.
Alasan DOJ: Jabatan vs Kapasitas Pribadi
Juru bicara Komite Oversight DPR, Jessica Collins, memberikan penjelasan mengenai sinyal dari Departemen Kehakiman pada Rabu sore. DOJ berargumen bahwa Bondi tidak wajib hadir karena ia sudah tidak lagi menjabat sebagai Jaksa Agung. Bahkan, mereka mengeklaim surat panggilan tersebut dikirimkan dalam kapasitasnya sebagai pejabat aktif.
Namun, komite legislatif menolak alasan tersebut secara tegas. Pihak komite kini berencana menghubungi pengacara pribadi Bondi guna menjadwalkan ulang sesi tanya jawab. Mereka memandang kesaksian Bondi sangat krusial guna mengungkap alasan di balik rilis data yang penuh dengan kesalahan teknis tersebut.
Tekanan Bipartisan: “Bondi Tidak Bisa Kabur”
Anggota parlemen dari kedua partai menunjukkan kesatuan sikap dalam menuntut akuntabilitas. Perwakilan Partai Republik, Nancy Mace, menegaskan bahwa status pengangguran tidak membebaskan seseorang dari kewajiban hukum. “Bondi tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab hanya karena ia tidak lagi memegang jabatan,” tegas Mace melalui media sosial.
Selain itu, Mace menjelaskan bahwa mosi pemanggilan tersebut dilakukan berdasarkan nama individu, bukan sekadar gelar jabatan. Senada dengan itu, tokoh Demokrat Robert Garcia menuduh Bondi sengaja menghindari kewajiban legalnya. Garcia bahkan mengancam akan mengajukan tuntutan “penghinaan terhadap Kongres” jika Bondi tetap menolak hadir di tahun 2026 ini.
Kegagalan Berkas Epstein dan Transisi Blanche
Pam Bondi menghadapi sorotan tajam setelah Departemen Kehakiman merilis jutaan dokumen terkait jaringan prostitusi anak Epstein. Sebab, dokumen tersebut mengandung banyak kesalahan data dan melewati batas waktu yang telah Kongres tetapkan. Masalah ini menjadi salah satu pemicu utama ketidakpuasan Presiden Trump hingga berujung pada pemecatan Bondi pada 2 April lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, proses transisi di Departemen Kehakiman tampak membingungkan bagi publik. Todd Blanche kini telah naik jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung. Namun, hingga Rabu malam, situs resmi DOJ masih mencantumkan nama Pam Bondi sebagai pimpinan tertinggi departemen tersebut.
Menanti Ketegasan Komisi Oversight
Masa depan penyelidikan ini kini bergantung pada ketegasan Ketua Komite, James Comer. Pada akhirnya, preseden tahun 2026 menunjukkan bahwa Kongres memiliki kekuatan untuk memaksa mantan pejabat tinggi bersaksi.
Comer sebelumnya sukses menegakkan panggilan paksa terhadap Bill dan Hillary Clinton awal tahun ini. Dengan demikian, publik menanti apakah standar hukum yang sama akan berlaku bagi Pam Bondi. Penyingkapan utuh mengenai “berkas Epstein” tetap menjadi tuntutan utama warga Amerika guna menjamin keadilan bagi para korban di tengah hiruk-pikuk politik Washington.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
