WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Selasa (20/1) menandai tepat satu tahun sejak Donald Trump kembali menduduki Gedung Putih. Periode kedua kepresidenannya, yang sering disebut sebagai “Trump 2.0”, telah meninggalkan jejak yang dalam dan terguncang, baik di Amerika Serikat maupun di panggung dunia.
Gaya kepemimpinannya kali ini lebih berani, berpusat pada paksaan, pencegahan, dan tindakan sepihak. Trump, yang akan genap berusia 80 tahun Juni ini, nyaris tidak pernah absen dari sorotan global dengan kebijakan-kebijakan radikalnya.
“Pembersihan” Birokrasi dan Imigrasi
Di dalam negeri, Trump bergerak cepat merealisasikan janjinya melawan “deep state”. Pada Februari 2025, ia menandatangani perintah eksekutif untuk pengurangan skala besar tenaga kerja federal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasilnya drastis. Hingga 30 September, sekitar 154.000 pegawai federal telah menerima tawaran kompensasi dan meninggalkan pemerintahan. Gedung Putih membingkainya sebagai efisiensi, namun kritikus melihatnya sebagai pelemahan kapasitas institusional dan politisasi birokrasi.
Efek dominonya meluas ke sektor swasta. Pada Oktober 2025, perusahaan-perusahaan AS mengumumkan lebih dari 150.000 PHK, dipicu oleh ketidakpastian kebijakan.
Di sektor imigrasi, Trump meluncurkan perombakan besar-besaran di bawah kerangka “America First”. Kebijakannya melampaui deportasi. Ia memperluas larangan perjalanan, memperketat visa H-1B, dan berusaha membatasi kewarganegaraan hak lahir (birthright citizenship). Langkah ini memuaskan basis pendukung MAGA namun memicu banjir gugatan hukum.
Perang Tarif dan Isolasi Internasional
Kebijakan perdagangan Trump 2.0 juga mengirimkan getaran ke pasar keuangan global. Puncaknya adalah pengumuman “tarif timbal balik” pada 2 April 2025, yang memicu konflik dagang dengan ekonomi utama seperti China, Uni Eropa, dan Jepang.
Ekonom memperingatkan bahwa dorongan proteksionis ini telah menaikkan biaya bagi konsumen Amerika dan mengganggu rantai pasok global.
Di panggung diplomasi, Trump menarik AS mundur dari dunia. Ia baru saja menandatangani perintah eksekutif untuk keluar dari 66 organisasi internasional—termasuk 31 entitas PBB dan UNESCO. Alasan Gedung Putih: badan-badan tersebut mempromosikan “kebijakan iklim radikal” yang bertentangan dengan kedaulatan AS.
Lahirnya “Doktrin Donroe”
Namun, langkah paling mengejutkan terjadi dalam kebijakan luar negerinya yang analis sebut sebagai “Doktrin Donroe”—versi modifikasi Trump dari Doktrin Monroe untuk mengontrol Belahan Barat.
Implementasi nyata doktrin ini terlihat pada Januari 2026, ketika pasukan AS melancarkan serangan mendadak di Venezuela yang berujung pada kontrol paksa atas Presiden Nicolas Maduro. Dunia mengutuknya sebagai intervensi garis keras.
Tak berhenti di situ, Trump kini mengarahkan pandangannya ke Arktik. Ia mempercepat dorongan untuk mengakuisisi Greenland.
Ancamannya tidak main-main: AS akan memberlakukan tarif 10 persen mulai 1 Februari terhadap barang-barang dari delapan negara Eropa (termasuk Denmark, Inggris, dan Jerman) jika kesepakatan jual-beli wilayah itu tidak tercapai. Tarif tersebut bahkan akan naik menjadi 25 persen pada bulan Juni.
Ancaman ini telah memicu kemarahan luas di Uni Eropa dan protes massa, menandakan bahwa tahun kedua Trump 2.0 mungkin akan jauh lebih bergejolak daripada yang pertama.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
