Rapat Koordinasi DPR dan Danantara: Menata Kebijakan Ekspor

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sinergi tata kelola ekspor. DPR RI memfasilitasi koordinasi erat antara Danantara dan Kementerian ESDM guna memuluskan transisi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam. Dok: Istimewa.

Sinergi tata kelola ekspor. DPR RI memfasilitasi koordinasi erat antara Danantara dan Kementerian ESDM guna memuluskan transisi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan rapat koordinasi khusus pada hari Senin. Sebab, mereka ingin menyelaraskan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam nasional secara langsung. Rapat penting ini mempertemukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung jalannya rapat koordinasi strategis tersebut. Selain itu, beberapa menteri kabinet turut hadir dalam pertemuan penting di kompleks parlemen ini. Mereka meliputi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Donny Oskaria. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Baca Juga :  Debt Collector Dilarang Tagih Pinjol Lebih dari 90 Hari, Ini Aturan OJK Terbaru

Langkah Koordinasi Percepatan Ekonomi

Dasco menjelaskan bahwa seluruh pihak telah melakukan diskusi panjang sejak Senin pagi hari. Oleh karena itu, koordinasi erat ini bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. DPR dan pemerintah juga mendiskusikan penyederhanaan aturan perizinan investasi secara intensif. Langkah ini sangat penting untuk menarik minat para investor luar negeri secara signifikan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, pemerintah wajib memberikan penjelasan transparan mengenai sistem ekspor baru ini kepada publik. Hal ini mencakup tata kelola ekspor yang akan berjalan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masyarakat dan pelaku pasar perlu mengetahui mekanisme ekspor satu pintu ini secara jelas dan menyeluruh. Dengan demikian, kepastian hukum investasi di sektor ESDM tetap terjaga dengan baik.

Baca Juga :  Bagaimana Perang Iran Memperkokoh Hegemoni Energi Hijau Tiongkok

Aturan Ketat untuk Cegah Kebocoran

Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 sejak tanggal 1 Juni kemarin. Sebab, regulasi ini mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam secara ketat. Prasetyo Hadi berharap aturan baru ini mampu mengoptimalkan pengawasan negara terhadap seluruh aktivitas perdagangan luar negeri. Akibatnya, negara dapat meminimalkan potensi kebocoran pendapatan dari sektor komoditas strategis.

Sinergi dan Iklim Usaha Kompetitif

Kebijakan ekspor satu pintu ini membutuhkan kerja sama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, Prasetyo mengajak masyarakat dan seluruh pelaku pasar untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Sistem perdagangan yang terbuka akan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan ekonomi bangsa. Pada akhirnya, sinergi ini akan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional berjalan sesuai dengan rencana pemerintah.

Penulis : Alifa Latifa

Editor : Alifa Latifa

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Tangkap Bupati Pemalang, Kantor PUPR dan Rumah Kontraktor Disegel
MK Putus Gugatan Program MBG Besok, Nasib Anggaran MBG 2026 Ditentukan
Kasus CSR BI-OJK Berlanjut, KPK Buka Peluang Panggil Perry Warjiyo
Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Periksa Tujuh Saksi
Koperasi SMS Setjen DPD RI Resmi Rebranding, Perkuat Layanan Digital dan Tata Kelola
BGN Pecat 261 Pegawai Non-ASN, 48 ASN – Diduga Terlibat Judol dan Tilep Dana
Data Pusiknas Bareskrim: Penganiayaan Geser Pencurian, Kriminalitas Naik 8,3 Persen
KPK Temukan Uang Rp4 Miliar di Rumah Kadis PUPR Bengkulu

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 06:15 WIB

MK Putus Gugatan Program MBG Besok, Nasib Anggaran MBG 2026 Ditentukan

Selasa, 28 Juli 2026 - 20:43 WIB

Kasus CSR BI-OJK Berlanjut, KPK Buka Peluang Panggil Perry Warjiyo

Selasa, 28 Juli 2026 - 18:27 WIB

Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Periksa Tujuh Saksi

Selasa, 28 Juli 2026 - 14:07 WIB

Koperasi SMS Setjen DPD RI Resmi Rebranding, Perkuat Layanan Digital dan Tata Kelola

Senin, 27 Juli 2026 - 19:55 WIB

BGN Pecat 261 Pegawai Non-ASN, 48 ASN – Diduga Terlibat Judol dan Tilep Dana

Berita Terbaru

Langkah taktis amankan komoditas unggulan. Indonesia mendesak Amerika Serikat memberikan pembebasan tarif impor bagi produk minyak kelapa sawit. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintah Minta AS Bebaskan Tarif Impor Minyak Sawit

Rabu, 29 Jul 2026 - 11:17 WIB

Siasat hemat bahan bakar fosil. Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia memproyeksikan peningkatan campuran biodiesel B12 dan B15 hemat 386 juta liter solar per tahun. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Malaysia Siapkan Peningkatan Campuran Biodiesel B12 dan B15

Rabu, 29 Jul 2026 - 10:13 WIB

Koreksi harga komoditas sawit. Penurunan harga minyak mentah dunia dan minyak nabati pesaing menekan pergerakan harga CPO di Bursa Malaysia. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Puncak 15 Pekan: Harga Minyak Sawit Malaysia Melandai

Rabu, 29 Jul 2026 - 09:08 WIB

Bocoran industri semikonduktor. MediaTek merancang lini Dimensity 9600s, 9600 Pro, dan 9600 Pro Max guna menantang dominasi Qualcomm. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

MediaTek Siapkan Tiga Varian Dimensity 9600 Berteknologi 2nm

Rabu, 29 Jul 2026 - 08:47 WIB