BOSTON, POSNEWS.CO.ID – Hakim federal Amerika Serikat menghentikan langkah Presiden Donald Trump untuk mengontrol aturan pemilihan umum nasional.
Hakim Distrik AS Denise Casper memutuskan pembatalan permanen atas perintah eksekutif pemilu milik Donald Trump.
Putusan ini mengubah perintah penangguhan sementara tahun lalu menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Casper menolak argumen pemerintah bahwa gugatan para jaksa agung faksi Demokrat itu terlalu cepat.
Ia menegaskan bahwa Konstitusi memberikan wewenang regulasi pemilu kepada negara bagian dan Kongres.
Konstitusi Amerika Serikat sama sekali tidak memberikan kekuasaan khusus mengenai pemilu kepada Presiden.
Aturan Trump mewajibkan setiap pemilih menunjukkan bukti kewarganegaraan saat mendaftar pemilu nasional.
Kebijakan itu juga melarang penghitungan surat suara pos yang tiba setelah hari pemilihan berlangsung.
Selain itu, Trump ingin menahan kucuran dana federal bagi negara bagian yang menolak aturan baru ini.
Kegembiraan para Jaksa Agung Demokrat
Jaksa Agung New York Letitia James menyambut gembira keputusan adil dari hakim federal Boston itu.
James menilai langkah Trump merupakan upaya inkonstitusional untuk merebut kendali penuh atas sistem pemilu.
Kami akan terus membela hak pilih warga menjelang pemilu paruh waktu November mendatang.
Jaksa Agung California Rob Bonta menyatakan putusan ini mempertegas kembali prinsip pemisahan kekuasaan negara.
Bonta memimpin langsung gugatan koalisi beberapa negara bagian atas aturan pemilu eksekutif itu.
Kami sadar bahwa serangan Trump pada hak pemilu warga masih akan terus berlanjut.
Sengketa Aturan dan Tindakan Kongres
Trump sebelumnya juga menandatangani perintah eksekutif kedua untuk membatasi pemungutan suara lewat surat pos.
Kebijakan kedua ini sekarang sedang menghadapi banyak tantangan hukum dari berbagai kelompok masyarakat sipil.
Trump kini mendesak Kongres meloloskan rancangan undang-undang SAVE America Act yang mengatur kewarganegaraan pemilih.
RUU itu sukses melewati persetujuan DPR namun mengalami kemacetan pada tingkat Senat saat ini.
Trump bahkan membatalkan upacara penandatanganan undang-undang perumahan demi memaksakan aturan pemilu baru itu.
Para politisi Republik terus mengklaim bahwa partisipasi pemilih non-warga negara merupakan masalah yang besar.
Realitas Lapangan dan Keputusan Mahkamah Agung
Padahal, kasus pemilih asing memberikan suara sangat jarang muncul pada lapangan selama ini.
Formulir pendaftaran resmi sudah mengharuskan setiap orang membuat pengakuan resmi mengenai status kewarganegaraan mereka.
Pelanggar aturan ini menghadapi ancaman hukuman penjara yang sangat berat hingga sanksi deportasi.
Sementara itu, Mahkamah Agung AS bersiap merilis keputusan mengenai batas waktu penerimaan surat suara pos.
Keputusan agung ini akan langsung memengaruhi aturan pemilu pada 14 negara bagian Amerika Serikat.
Hakim Denise Casper yang membatalkan aturan Trump merupakan chief judge pilihan Presiden Barack Obama.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
