WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Amerika Serikat menghadapi kritik tajam terkait transparansi aparat perbatasan.
Kasus Penembakan Imigran Tanpa Rekaman Kamera
Petugas imigrasi (ICE) menembak mati imigran Meksiko di Houston. Korban bernama Lorenzo Salgado Araujo menetap selama 35 tahun di AS.
Petugas tidak memakai kamera tubuh saat peristiwa maut terjadi. DHS mengklaim korban menabrak mobil petugas terlebih dahulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, saksi mata membantah keras klaim kronologi pemerintah tersebut. Ketiadaan video mempersulit pembuktian kebenaran kasus penembakan ini.
Sektor imigrasi kini menghadapi pengawasan ketat dari berbagai pihak.
Janji Manis Kristi Noem yang Belum Terpenuhi
Mantan Kepala Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menjanjikan pengadaan kilat. Noem melontarkan janji tersebut pasca-penembakan demonstran Alex Pretti.
Peristiwa penembakan di Minneapolis tersebut memicu protes luas warga sipil. Kongres sudah menyetujui anggaran khusus 20 juta dolar AS.
Dana tersebut bertujuan membiayai seluruh pengadaan kamera tubuh imigrasi. Anggota parlemen Demokrat Sylvia Garcia memproyeksikan kegagalan ini secara terbuka.
Garcia mengecam kelalaian institusi tersebut dalam konferensi pers hari Jumat.
Saling Tuduh Antara Pemerintah dan Oposisi
Pejabat DHS menyalahkan kubu Demokrat atas keterlambatan pengadaan ini. Pemerintah menuding penutupan lembaga (government shutdown) mengganggu proses administrasi.
Oposisi sengaja melakukan penutupan guna menentang deportasi massal Donald Trump. Pelaksana Tugas Kepala ICE David Venturella memberikan klarifikasi terbaru.
Venturella mengeklaim baru sepertiga petugas memiliki kamera saat bertugas. Namun, ia berjanji akan merampungkan pembagian kamera pada akhir Juli.
Kepala Kantor ICE St. Paul Samuel Olson berpikiran berbeda. Olson menilai petugas membutuhkan waktu setengah tahun untuk masa pelatihan.
Tuntutan Penghentian Operasi Tanpa Pengawasan
Kelompok sipil menuntut penghentian seluruh operasi imigrasi tanpa kamera. Aktivis Michelle Gross menyuarakan kekhawatiran atas keselamatan warga sipil.
Warga membutuhkan bukti rekaman video untuk mengawasi tindakan militer. Sementara itu, hakim di Chicago mewajibkan penggunaan kamera selama operasi.
Kebijakan hukum tersebut bertujuan melindungi hak sipil dari kesewenang-wenangan petugas. Mantan Pejabat ICE Todd Lyons sebelumnya menjanjikan transparansi penuh.
Namun, hingga masa pensiun, Lyons belum juga merilis rekaman video.
