STRASBOURG, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, membawa pesan keras ke panggung diplomasi Eropa. Ia mendesak sekutunya untuk segera membatasi penerapan undang-undang hak asasi manusia (HAM) bersama.
Seruan ini muncul menjelang pertemuan puncak Dewan Eropa di Strasbourg, Rabu (10/12/2025). Tujuannya jelas, Starmer ingin negara-negara anggota memiliki wewenang lebih besar untuk bertindak tegas dalam mengamankan perbatasan mereka.
Menurutnya, Eropa harus melangkah lebih jauh dalam memodernisasi interpretasi Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Hal ini krusial untuk mencegah pencari suaka menggunakan celah hukum tersebut demi menghindari deportasi.
Melawan Populisme dengan Tangan Besi
Starmer berargumen bahwa langkah ini bukan sekadar soal imigrasi. Justru, ini adalah strategi politik untuk membendung gelombang kebangkitan kelompok kanan-jauh (far-right) di seluruh benua.
Dalam artikel opini bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, Starmer menegaskan posisinya. “Cara terbaik melawan kekuatan kebencian adalah menunjukkan bahwa politik progresif bisa menyelesaikan masalah ini,” tulisnya.
Pasalnya, kegagalan mengontrol perbatasan sering kali menjadi bahan bakar utama bagi kelompok populis seperti Reform UK pimpinan Nigel Farage. Oleh karena itu, Starmer ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya bisa bertindak tegas namun tetap berbelas kasih.
“Mendengarkan kekhawatiran sah warga bukanlah populisme kosong, itu adalah demokrasi,” tegas kedua pemimpin tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Targetkan Pasal Anti-Penyiksaan?
Menteri Kehakiman Inggris, David Lammy, akan memimpin delegasi di Strasbourg. Kabarnya, ia membawa misi spesifik untuk mendefinisikan ulang pasal-pasal krusial dalam ECHR.
Lammy diperkirakan akan berargumen untuk membatasi ruang lingkup Pasal 3 yang melarang penyiksaan dan “perlakuan merendahkan”. Tujuannya, agar ambang batas untuk deportasi kriminal asing bisa lebih rendah.
Selain itu, pemerintah Inggris ingin memperjelas interpretasi Pasal 8 tentang hak atas kehidupan pribadi. Mereka tidak ingin aturan ini menjadi tameng bagi pendatang ilegal untuk menetap hanya karena alasan ikatan keluarga yang longgar.
Selebriti dan Aktivis Melawan
Meskipun demikian, rencana ini memicu badai kritik di dalam negeri. Kelompok hak asasi manusia dan politisi Partai Buruh sendiri mengecam langkah tersebut.
Mereka menilai Starmer sedang membuka kotak pandora yang berbahaya. Akibatnya, negara-negara bisa saja menelantarkan orang-orang paling rentan di dunia atas nama keamanan perbatasan.
Surat terbuka dari 21 tokoh ternama, termasuk aktor Stephen Fry dan Michael Palin, menuntut pembatalan rencana ini. Mereka mendesak Starmer untuk mengambil “sikap berprinsip” bagi korban penyiksaan, bukan malah memperlemah perlindungan mereka.
“Larangan penyiksaan adalah hak mutlak. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar,” kritik Veronika Fikfak, profesor hukum internasional di University College London.
Kini, bola panas berada di Strasbourg. Apakah Eropa akan mengikuti jejak model suaka garis keras ala Denmark yang didukung Inggris? Atau, mereka akan bertahan pada prinsip HAM tradisional di tengah tekanan krisis migrasi yang tak kunjung usai?
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
