Interdependensi Kompleks: Kekuatan Militer Tak Lagi Jadi Solusi Tunggal?

Minggu, 21 Desember 2025 - 09:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Bukan sekadar isu hijau. Perubahan iklim kini memasuki ranah kebijakan pertahanan nasional, di mana militer memandang krisis alam sebagai ancaman kedaulatan yang memerlukan tindakan darurat. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Bukan sekadar isu hijau. Perubahan iklim kini memasuki ranah kebijakan pertahanan nasional, di mana militer memandang krisis alam sebagai ancaman kedaulatan yang memerlukan tindakan darurat. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Selama berabad-abad, panggung politik dunia didominasi oleh satu hukum rimba: siapa yang memiliki tentara terkuat, dialah yang berkuasa. Kaum Realis percaya bahwa negara selalu dalam kondisi siap perang.

Namun, pada akhir 1970-an, dua pemikir besar bernama Robert Keohane dan Joseph Nye menantang pandangan kuno tersebut. Mereka memperkenalkan konsep revolusioner yang disebut “Interdependensi Kompleks”.

Teori ini mengajarkan bahwa di dunia modern, negara tidak lagi berdiri sendiri seperti bola biliar yang saling bertabrakan. Sebaliknya, negara terikat dalam jaring laba-laba hubungan yang rumit dan saling tumpang tindih. Akibatnya, menggunakan otot militer bukan lagi solusi cerdas untuk memenangkan persaingan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ribuan Saluran, Satu Tujuan

Karakteristik utama dari dunia baru ini adalah keberadaan “banyak saluran”. Hubungan antarnegara tidak lagi hanya terjadi lewat telepon merah antara presiden atau diplomat.

Baca Juga :  Prabowo: Tidak Ada Ampun bagi Pencuri Uang Rakyat di Program MBG

Faktanya, interaksi global kini melibatkan aktor non-negara. Perusahaan multinasional, bank, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga turis saling terhubung setiap detik.

Selain itu, tidak ada lagi hierarki isu yang kaku. Dulu, isu militer (High Politics) selalu dianggap lebih penting daripada isu ekonomi (Low Politics).

Kini, batas itu telah kabur. Krisis mata uang atau sengketa dagang bisa mengguncang keamanan negara sama kerasnya dengan ancaman invasi militer.

Mengapa Perang Besar Jadi Tidak Rasional?

Interdependensi ini menciptakan semacam jaminan keamanan yang unik. Mari kita lihat hubungan Amerika Serikat (AS) dan China. Keduanya memiliki militer raksasa dan sering bersitegang.

Akan tetapi, perang fisik terbuka antara keduanya sangat kecil kemungkinannya terjadi. Alasannya sangat pragmatis: biaya perangnya terlalu mahal dan tidak masuk akal.

Ekonomi kedua negara saling terkunci. Pabrik China butuh pasar Amerika, sedangkan konsumen Amerika butuh barang murah China. Jika satu pihak menembakkan rudal, mereka sama saja dengan menembak kaki sendiri.

Baca Juga :  Samoa dan Tonga Minta Bantuan Darurat Selandia Baru

Kehancuran ekonomi lawan berarti kehancuran ekonomi sendiri. Saling ketergantungan ini membuat perang menjadi opsi bunuh diri ekonomi (economic suicide).

Era “Smart Power”

Lantas, jika perang bukan solusi, bagaimana cara negara bersaing? Pertarungan bergeser ke ranah Smart Power.

Negara berlomba menguasai teknologi canggih, mendominasi sistem keuangan global, dan menyusun aturan hukum internasional. Menguasai paten chip semikonduktor atau mengendalikan jalur serat optik kini lebih strategis daripada menduduki wilayah teritorial.

“Decoupling” yang Menyakitkan

Pada akhirnya, kita melihat betapa sulitnya negara-negara untuk memisahkan diri atau melakukan decoupling. Memutus hubungan dagang dengan rival ternyata jauh lebih menyakitkan daripada bernegosiasi di meja runding.

Interdependensi Kompleks memaksa musuh untuk tetap bekerja sama. Maka, di abad ke-21 ini, pemenangnya bukanlah negara yang paling jago berperang, melainkan negara yang paling pandai menjalin koneksi dan mengelola ketergantungan orang lain terhadap dirinya.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Paus Leo XIV Siap Kunjungi Korea Utara jika Pyongyang Mengundang
PM Jepang Sanae Takaichi Apresiasi Kesepakatan Damai AS-Iran
António Guterres Saksikan Langsung Horor Kekerasan Geng
Kapal Perang Rusia Tembakkan Tembakan Peringatan
Donald Trump Sebut Benjamin Netanyahu Gila
Mikrofon Bocor Ungkap Obrolan Spontan Para Pemimpin Dunia
Alysa Liu dan Ilia Malinin Siap Beraksi di Skate America
Aliansi SoftBank dan OpenAI: Perangi Krisis Siber Jepang

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:24 WIB

Paus Leo XIV Siap Kunjungi Korea Utara jika Pyongyang Mengundang

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:17 WIB

PM Jepang Sanae Takaichi Apresiasi Kesepakatan Damai AS-Iran

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:48 WIB

António Guterres Saksikan Langsung Horor Kekerasan Geng

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:31 WIB

Kapal Perang Rusia Tembakkan Tembakan Peringatan

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:21 WIB

Donald Trump Sebut Benjamin Netanyahu Gila

Berita Terbaru

Ilustrasi, Misi damai Vatikan di Asia Timur. Kardinal Lazzaro You Heung-sik menyebut Paus Leo XIV siap mengunjungi Korea Utara guna meredakan ketegangan politik regional. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Paus Leo XIV Siap Kunjungi Korea Utara jika Pyongyang Mengundang

Rabu, 17 Jun 2026 - 16:24 WIB

Sinergi Tokyo-Washington di G7. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menggelar pertemuan bilateral singkat bersama Presiden AS Donald Trump untuk membahas isu Timur Tengah dan tarif dagang. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

PM Jepang Sanae Takaichi Apresiasi Kesepakatan Damai AS-Iran

Rabu, 17 Jun 2026 - 15:17 WIB