PARIS, POSNEWS.CO.ID – Kelompok masyarakat sipil Israel dan Palestina menyerahkan dokumen seruan damai kepada pemerintah Prancis pada hari Jumat kemarin. Langkah taktis ini bertujuan untuk mendesak komunitas internasional agar tidak mengabaikan solusi dua negara.
Sebab, perang yang berkecamuk di Timur Tengah kian memperburuk krisis kemanusiaan dan merusak stabilitas regional. Pertemuan besar di kota Paris tersebut mempertemukan para menteri luar negeri dan pejabat tinggi dari puluhan negara.
Penolakan atas Dominasi Militer dan Harapan Baru
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyambut hangat kedatangan 250 perwakilan masyarakat sipil kedua belah pihak. Oleh karena itu, Barrot menegaskan bahwa Prancis menolak membiarkan kekerasan mengalahkan jalur perdamaian yang sah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menolak membiarkan pihak militer menghentikan upaya diplomatik untuk mewujudkan perdamaian,” tegas Barrot di Paris.
Pertemuan tersebut menghasilkan delapan poin kesepakatan bersama yang bernama Seruan untuk Aksi (Call for Action). Di dalamnya, mereka mendesak gencatan senjata permanen dan pemulihan segera atas hak-hak warga sipil.
Koalisi akan segera menyerahkan dokumen penting ini kepada para pemimpin negara G7 di Evian pekan depan. Dengan demikian, para pemimpin dunia dapat segera mengambil langkah nyata untuk meredakan ketegangan di lapangan.
Kecaman Keras atas Pemukiman Ilegal Tepi Barat
Para diplomat barat menyoroti rencana perluasan wilayah pemukiman ilegal Yahudi di wilayah Tepi Barat secara serius. Sebab, proyek pembangunan tersebut secara de facto memotong wilayah masa depan negara Palestina merdeka menjadi terfragmentasi.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. Ia menilai perluasan pemukiman ilegal dan kekerasan ekstremis Yahudi kian memperburuk tingkat harapan hidup warga lokal.
“Situasi di Tepi Barat saat ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan segera,” ujar Kallas melalui saluran resmi. Oleh sebab itu, ia mendesak komunitas internasional untuk segera meminta pertanggungjawaban hukum dari pemerintah Israel.
Sanksi Bersama Sekutu Barat dan Sikap Keras Israel
Merespons kekerasan ekstremis tersebut, Inggris, Kanada, Prancis, dan Norwegia menjatuhkan sanksi terkoordinasi baru pada hari Selasa. Sanksi bersama ini menyasar jaringan pendanaan kelompok ekstremis Yahudi yang merusak stabilitas keamanan Tepi Barat.
Namun, pihak pemerintah Israel dan Amerika Serikat menolak menghadiri pertemuan diplomatik penting di Paris tersebut. Sebab, Kedutaan Besar Israel menilai forum diskusi tersebut sama sekali tidak mempromosikan proses perdamaian yang adil.
Pihak Israel mengingatkan bahwa perwakilan Palestina telah menolak usulan pendirian negara sebanyak lima kali sepanjang sejarah. Pada akhirnya, dunia internasional tetap menuntut penyelesaian konflik secara beradab demi keselamatan jutaan warga sipil.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
