The Guardian Sebut IKN Jadi Kota Hantu, DPR Ngamuk “Buktikan Dengan Progres Nyata”

Minggu, 2 November 2025 - 22:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan tampak dari udara, progres infrastruktur dan aktivitas konstruk. (OIKN)

Kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan tampak dari udara, progres infrastruktur dan aktivitas konstruk. (OIKN)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Polemik Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mendidih. Banyak masyarakat luar dan dalam negeri melihat pembangunan di IKN tidak semeriah dan secepat saat Joko Widodo berkuasa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Media Inggris The Guardian bahkan menuding megaproyek kebanggaan Indonesia itu terancam jadi “kota hantu” setelah pergantian pemerintahan.

Tuduhan keras tersebut langsung memicu kegemparan publik dan mendorong respons tegas dari DPR hingga Otorita IKN (OIKN).

The Guardian menyoroti pembangunan yang disebut melambat, alokasi APBN yang disebut menurun, serta jumlah ASN yang baru mencapai sekitar 2.000 orang dari target jutaan penduduk pada 2030. Akibatnya, media asing itu memprediksi IKN bakal sepi dan mangkrak.

DPR Pasang Badan: Tuduhan “Ghost City” Dinilai Merusak

Menanggapi isu itu, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin langsung angkat suara. Ia membantah keras tuduhan tersebut dan mewanti-wanti dampak buruk bagi citra serta investasi Indonesia.

Baca Juga :  Kasus Penghasutan Aksi Ricuh Agustus Naik Sidang, 4 Terdakwa Diseret ke PN Jakpus

“Istilah kota hantu itu sangat peyoratif. OIKN wajib jawab dengan kerja akseleratif dan laporan rutin ke publik,” tegas Khozin, Minggu (2/11/2025).

Menurut Khozin, narasi media asing itu cenderung pesimistis dan politis. Jika pemerintah tidak melawan secara strategis, investor asing bisa menarik diri dan proyek IKN bisa terhambat pendanaan.

“Perbaiki komunikasi publik! Ini bukan proyek coba-coba,” sentilnya.

Khozin menegaskan, proyek IKN sudah final secara politik, memiliki dasar hukum jelas, dan tinggal memerlukan percepatan eksekusi di lapangan.

Pemerintah Tunjukkan Bukti Balik – Ada Regulasi Kunci

Sementara itu, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw membantah narasi The Guardian dan menyebut terdapat kekeliruan informasi.

Baca Juga :  Pemerintahan Lumpuh, Mendagri Kirim 1.138 Praja IPDN ke Aceh Tamiang

Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengunci komitmen negara lewat dua regulasi besar:

  • Perpres 12/2025 — RPJMN 2025–2029
  • Perpres 79/2025 — Pemutakhiran RKP 2025

Kedua aturan itu menargetkan Nusantara menjadi Ibu Kota Politik RI pada 2028, disertai pemindahan ASN, pembangunan masif, dan percepatan investasi.

“Ini momentum bagi OIKN. Jangan sampai kalah narasi,” tegas Khozin

Pemerintah menegaskan IKN bukan proyek eksperimen, melainkan pertaruhan martabat nasional. Karena itu, sorotan luar negeri harus dijawab dengan data dan progres, bukan sekadar retorika.

Kini, publik menunggu bukti konkret: IKN benar-benar maju atau cuma wacana? (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang
Bareskrim Geledah Posko Makar di Cipete, Gelar Perkara Hari Ini
Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan
Kode Istana soal Pengganti Gibran: Wapres yang Suka Pempek
Mangkrak 18 Tahun, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Kamis, 19 November 2026 - 19:10 WIB

Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Kamis, 19 November 2026 - 18:51 WIB

KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 14:06 WIB

Bareskrim Geledah Posko Makar di Cipete, Gelar Perkara Hari Ini

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan

Berita Terbaru