WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat kejutan diplomatik. Ia menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota dewan baru. Mereka akan duduk di “Dewan Perdamaian” Gaza yang baru saja terbentuk.
Trump mengklaim badan ini akan mengemudikan fase rekonstruksi selanjutnya. Dewan ini juga akan mengelola pemerintahan di wilayah bekas perang tersebut.
Gedung Putih merinci komposisi “dewan eksekutif pendiri” yang beranggotakan tujuh orang. Selain Rubio dan Blair, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, turut mengisi dewan ini. Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, serta menantu sekaligus penasihat lama presiden, Jared Kushner, juga bergabung.
Trump sendiri akan menjabat sebagai ketua. Ia berencana menunjuk anggota tambahan dalam beberapa minggu mendatang.
Mandat Besar untuk Stabilisasi
“Setiap anggota dewan eksekutif akan mengawasi portofolio tertentu yang penting bagi stabilisasi dan kesuksesan jangka panjang Gaza,” demikian bunyi pernyataan Gedung Putih.
Tugas mereka mencakup pembangunan kapasitas pemerintahan, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, hingga mobilisasi modal. AS menegaskan komitmen penuhnya untuk mendukung kerangka transisi ini. Washington akan bekerja sama dengan Israel dan negara-negara Arab kunci.
Kembalinya Sosok Kontroversial
Pengamat memprediksi masuknya nama Tony Blair akan memicu kontroversi di kawasan. Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris ini masih menjadi sosok polarisasi di Timur Tengah. Penyebabnya adalah peran Blair dalam invasi Irak pimpinan AS pada 2003.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah meninggalkan jabatan PM pada 2007, Blair sempat menjadi utusan khusus Kuartet (AS, UE, Rusia, PBB). Kelompok ini mengupayakan perdamaian Israel-Palestina. Namun, ia mundur pada 2015 karena publik menganggapnya terlalu dekat dengan pihak Israel.
Trump sendiri menyadari potensi resistensi ini. Oktober lalu, ia sempat mengakui, “Saya selalu menyukai Tony, tetapi saya ingin memastikan bahwa dia adalah pilihan yang dapat diterima oleh semua orang.”
Struktur Pemerintahan Baru Gaza
Pengumuman ini muncul sehari setelah Trump mendeklarasikan pembentukan dewan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari fase kedua rencana perdamaian Gaza.
Presiden menggambarkan badan ini dengan gaya khasnya yang meledak-ledak. Ia menyebutnya sebagai “Dewan Terbesar dan Paling Bergengsi yang pernah ada”.
Dewan ini akan bekerja beriringan dengan komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang. Ali Sha’ath memimpin komite tersebut. Ia adalah warga asli Gaza dan mantan wakil menteri di Otoritas Palestina.
Gedung Putih memuji Dr. Sha’ath. Banyak pihak menghormatinya karena kepemimpinan teknokratisnya yang pragmatis dan pemahamannya terhadap realitas institusional Gaza.
Sementara itu, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan mengawasi keamanan wilayah. Mantan kepala pasukan khusus AS, Mayjen Jasper Jeffers, memimpin pasukan ini.
Tantangan di Lapangan
AS meluncurkan rencana perdamaian ini pada 10 Oktober. Fase pertama menghasilkan pembebasan sandera dan penghentian pertempuran. Namun, fase kedua kini berjalan di bawah bayang-bayang kekurangan bantuan dan kekerasan sporadis.
Sejak gencatan senjata, laporan menyebutkan Israel telah menghancurkan ribuan struktur yang selamat dari perang. Penghancuran terjadi di wilayah yang masih mereka kendalikan, termasuk rumah dan rumah kaca.
Di sisi lain, Hamas belum secara terbuka berkomitmen untuk pelucutan senjata penuh. Ini merupakan tuntutan kunci Israel dan salah satu elemen paling sulit dalam penyelesaian jangka panjang.
Anggota kongres Demokrat, Rosa DeLauro, memperingatkan potensi kegagalan. Menurutnya, kesuksesan fase kedua bergantung pada pelaksanaan penuh fase pertama yang masih kurang. Kekurangan ini meliputi pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian serangan militer Israel, dan pengembalian jenazah sandera terakhir, Ran Gvili.
“Perang harus benar-benar berakhir sebelum kita bisa membangun perdamaian,” tegas DeLauro.
Kritik tajam juga datang dari akademisi. Seth Masket, ilmuwan politik Universitas Denver, menyindir nama “Dewan Perdamaian” tersebut.
“Saya harap dia (Trump) punya waktu menghadiri rapat Dewan Perdamaian di sela-sela rapat tentang invasi Venezuela, Iran, Greenland, Kanada, dan Minneapolis,” sindir Masket di media sosial.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
