WELLINGTON, POSNEWS.CO.ID – Migran yang ingin menjadi warga negara Selandia Baru akan menghadapi persyaratan yang lebih ketat di masa depan. Otoritas setempat secara resmi memperkenalkan ujian pengetahuan negara yang wajib bagi setiap pemohon kewarganegaraan mulai tahun 2027 mendatang.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat integrasi sosial dan memastikan bahwa warga negara baru memiliki pemahaman yang cukup mengenai identitas nasional. Saat ini, para pelamar hanya perlu menandatangani deklarasi yang menyatakan bahwa mereka memahami tanggung jawab sebagai warga negara.
Format dan Materi Ujian: 20 Pertanyaan Pilihan Ganda
Menteri Urusan Internal, Brooke van Velden, merinci bahwa tes tersebut akan dilakukan secara langsung atau in person. Peserta harus menjawab 20 pertanyaan pilihan ganda yang disajikan sepenuhnya dalam bahasa Inggris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk dinyatakan lulus, pemohon wajib menjawab setidaknya 15 pertanyaan dengan benar. Materi ujian mencakup spektrum luas mengenai kehidupan bernegara di Selandia Baru, antara lain:
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Bill of Rights Act).
- Prinsip-prinsip demokrasi dan struktur pemerintahan.
- Hak suara dalam pemilihan umum.
- Pengetahuan mengenai pelanggaran pidana tertentu.
- Aturan perjalanan internasional menuju dan dari Selandia Baru.
Memastikan Pemahaman Hak dan Tanggung Jawab
Menteri Brooke van Velden menekankan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai dasar sangatlah krusial bagi keharmonisan masyarakat. Menurutnya, calon warga negara harus mengerti bahwa masyarakat Selandia Baru menjunjung tinggi hak-hak tertentu, seperti kebebasan berbicara.
“Tes ini memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tanggung jawab dan hak istimewa mereka sebelum menerima kewarganegaraan melalui pemberian hibah,” ujar van Velden dalam pernyataan resminya pada hari Rabu. Selain itu, kebijakan ini menegaskan prinsip bahwa tidak ada satu pun individu atau kelompok yang berada di atas hukum.
Implementasi pada Paruh Kedua 2027
Saat ini, Departemen Urusan Internal sedang mengolah detail teknis lebih lanjut mengenai bank soal dan infrastruktur ujian. Pemerintah menargetkan peraturan ini mulai menjadi persyaratan wajib bagi seluruh pemohon kewarganegaraan pada paruh kedua tahun 2027.
Oleh karena itu, para calon migran memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebelum aturan ini berlaku sepenuhnya. Meskipun demikian, kebijakan ini juga memicu diskusi mengenai aksesibilitas tes bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan bahasa Inggris atau latar belakang pendidikan tertentu.
Menuju Kewarganegaraan yang Berbasis Pengetahuan
Perubahan kebijakan ini menempatkan Selandia Baru sejajar dengan negara-negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat yang telah lama menerapkan tes pengetahuan serupa. Singkatnya, kepemilikan paspor Selandia Baru di masa depan bukan sekadar soal administratif, melainkan bukti pemahaman mendalam terhadap kontrak sosial negara tersebut.
Dengan demikian, masyarakat internasional terus memantau bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi angka naturalisasi migran di kawasan Pasifik. Di tahun 2026 yang penuh gejolak perpindahan penduduk ini, pengetatan kriteria kewarganegaraan menjadi strategi kunci bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan identitas nasional jangka panjang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
