WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Para senator dari Partai Republik memberikan peringatan keras kepada Gedung Putih mengenai potensi matinya wewenang pengawasan penting pekan ini. Sebab, ketegangan politik kian memuncak akibat penunjukan kontroversial pilihan Presiden Donald Trump untuk memimpin komunitas intelijen nasional.
Ketua Komite Intelijen Senat Tom Cotton bersama Ketua Komite Yudisial Senat Chuck Grassley langsung membunyikan alarm bahaya tersebut. Oleh karena itu, mereka mengirimkan surat khusus kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada akhir pekan kemarin. Melalui surat tersebut, mereka meminta Rubio bersiap menghadapi celah kosong dalam pengumpulan informasi intelijen asing yang kritis.
Ancaman Celah Kosong Intelijen Asing
Ketentuan hukum dalam Seksi 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) akan kedaluwarsa pada tanggal 12 Juni ini. Padahal, aturan ini memberikan wewenang hukum bagi CIA, NSA, dan FBI untuk menyadap komunikasi target asing tanpa surat perintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita menghadapi tenggat waktu yang sangat ketat dan kami membutuhkan dukungan suara Demokrat,” tegas Pemimpin Mayoritas Senat John Thune pada hari Senin.
Upaya perpanjangan undang-undang ini sebenarnya telah menghadapi banyak hambatan sejak awal pembahasan. Sebab, beberapa politisi khawatir aturan tersebut dapat menyadap komunikasi warga Amerika Serikat secara tidak sengaja. Oleh sebab itu, kelompok pembela privasi mendesak adanya kewajiban izin pengadilan sebelum aparat melakukan pencarian data.
Kontroversi Penunjukan Bill Pulte
Kesepakatan bipartisan mengenai perpanjangan jangka panjang sebenarnya sudah hampir rampung di tingkat senat. Namun, rencana tersebut langsung berantakan setelah Trump memilih regulator keuangan perumahan federal Bill Pulte sebagai penjabat direktur intelijen.
“Keputusan presiden melemparkan granat tangan ini sangat membingungkan,” kritik Senator Demokrat Mark Warner dalam program televisi ABC.
Sebanyak tujuh senator Republik bergabung dengan kubu Demokrat untuk memblokir perpanjangan undang-undang tersebut pada Jumat pagi. Sebab, mereka menilai Pulte tidak memiliki pengalaman militer atau keamanan nasional untuk memimpin 18 lembaga intelijen negara.
Di sisi lain, para senator juga menyoroti rekam jejak buruk Pulte saat memimpin Badan Keuangan Perumahan Federal. Sebab, ia terlibat dalam penyelidikan dugaan penipuan hipotek untuk menghukum lawan-lawan politik Donald Trump.
Tuntutan Penarikan dan Langkah Darurat
Kubu Demokrat menegaskan tidak akan memberikan dukungan suara sebelum Donald Trump menarik penunjukan Pulte secara permanen. Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries mendesak pembatalan segera atas pengangkatan sementara tersebut demi kelancaran negosiasi damai.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan pentingnya Seksi 702 sebagai alat pertahanan paling efektif bagi keamanan negara. Dengan demikian, kegagalan memperpanjang undang-undang ini akan menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi Amerika Serikat.
“Jika undang-undang ini mati, maka negara ini akan menghadapi situasi bencana yang sangat mengerikan,” tegas Ketua DPR Mike Johnson.
Penulis : Alifa Latifa
Editor : Alifa Latifa
